LANDASAN ILMIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

LANDASAN ILMIAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

       I.            REFERENSI

Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi, 2008, PKn dan Masyarakat Multikultural.

    II.            RESUME

  • Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dalam dunia pendidikan. Mulai secara formal munculnya mata pelajaran “civics” dalam kurikulum SMA Tahun 1962. Mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar  1945 (Dept. P & K: 1962). Pada saat itu, civics pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia dan penmgetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa.
  • Secara historis epistimologi, Amerika Serikat (USA) dapat dicatat sebagai Negara perintis kegiatan akademis dan kurikuler, dalam pengembangan konsep dan paradigma “citizenship education” dan “civics education”.
  • Seorang ahli bernama Chresore (1886) pada waktu itu mengartikan Civics sebagai “the science of Citizenship” atau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antara individu dan antara individu dengan Negara.
  • Selanjutnya Gross dan Zeleny (1958:247), mengaitkan penggunaan Civics dan citizenship education sebagai berikut. Civics pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek, sedangkan citiziship education berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warganegara dalam masyarakat.
  • Dilihat dari perkembangan civics education dan citizenship education dalam kenyataannya secara historis-epistimologi memang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran tentang “social studies/ social studies education”.
  • Didalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah civics dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara tukar pakai. Pada tahun 1968 di SD, SMP, SMA dan SPG digunakan istilah Kewargaan Negara, selanjutnya dalam kurikulum 1975-1984 istilah pendidikan kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional yanag menggariskan adanya pendidikan pancasila dan pendidikan kewaganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39) dengan sebutan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn.
  • Pada saat kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan sebutan kegiatan filoting, Peraturan Pemerintah (PP) tentang standar nasional pendidikan yang mengamanatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.
  • Dengan menggunakan bahan dasar kurikulum 2004 BSNP mengembangkan isi (Permen Nomor 22 Tahun 2006) dan standar kompetensi lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi dan standar kompetensi lulusan itu merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam standar isi maupun standar kompetensi lulusan PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn hingga sekarang.

 III.            REFLEKSI

Pendidikan kewarganegaraan di dunia pendidikan menuai sejarah yang panjang, tetapi pada prinsipnya Pendidikan kewarganegaraan  merupakan mata pelajaran  yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memhami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s