Sejarah dan Pengertian Korupsi

Sejarah dan Pengertian Korupsi

Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk sejak saat itu pula benih-benih korupsi ada dalam oknum-oknum yang perlahan namun pasti menggerogoti Kekayaan Negara dan menyengsarakan rakyat. Presiden Soekarno saat itu membentuk “Pasukan Khusus” yang dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil KSAD dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Operasi Budhi pernah dijalankan pada Tahun 1963 dan dalam waktu 3 (tiga) bulan mampu menyelamatkan uang Negara Rp. 11 Milyar, tetapi karena dianggap mengganggu prestise Presiden operasi tersebut dihentikan.
IMG0059AKetika pemerintahan Soekarno jatuh dan menandai kelahiran Orde Baru, Presiden Soeharto dengan semangat memberantas tindak pidana korupsi membuat lembaga negara yang sama dengan nama berbeda. Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, akan tetapi tetap saja tidak menyentuh Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan dan lembaga negara yang dianggap sarang koruptor. Pada tahun 1967 keluar Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970. Komisi ini bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.
Pemerintah Orde Baru juga mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk. Di penghujung era Orde Baru Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut Undang-Undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan. Juga muncul peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 1980, namun nampaknya langkah ini tidak menemui hasil maksimal. Hal ini tercermin dari laporan Bank Dunia yang menyatakan 30% dari utang Luar Negeri Indonesia telah di korupsi pada era pemerintahan Soeharto dan dampaknya sangat dirasakan pada pemerintahan selanjutnya. Paling tidak selama kurang waktu sepuluh tahun sebelum rezim Orde Baru Runtuh Rp. 651.130 Milyar telah diselewengkan.
Meskipun Sidang Umum MPR menghasilkan Tap MPR No XI/MPR/1998 salah satu ketetapan yang secara tegas menuntut lahirnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kemudian Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Nampaknya dalam masa jabatan yang singkat, Presiden Habibie juga belum mampu menuntaskan permasalah korupsi di Negara Indonesia. Meskipun penyempurnaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 dilakukan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Korupsi ini sudah menjadi masalah global dan digolongkan sebagai kejahatan transnasional dan extra ordinary crime sehingga pemerintah harus menanggulanginya secara serius dengan mengagendakannya sebagai bagian dari program pemulihan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.
Transparency International mendefenisikan korupsi sebagai: “menyala gunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi”. Dalam defenisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:
1. Menyala gunakan kekuasaan;
2. Kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyala gunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan teman-temannya).
Menurut pendapat Fockema Andrea yang dikutip oleh Andi Hamzah , kata korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebut bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata yang lebih tua.
Dari bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption, dan bahasa Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Kita memberanikan diri bahwa dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”. Arti harafiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary :
“corruption [ L. Corruptio (n-) ] The act of corrupting, or the state of being corrupt; puttrefactive decomposition, putrid matter; moral pervertion; depravity, pervetion of integrity; corrupt or dishonest proccedings, bribery; perversiton from a state of purity; debasement, as of a languange; a desebased from of a word”

        Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarahwan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.
Dalam ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa latin: corruptio = Penyuapan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.
Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa :
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
3. a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
c. Koruptor (orang yang korupsi).
Menurut Lubis dan Scott, sehubungan dengan pandangannya tentang korupsi, menyebutkan “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah korupsi adalah apabila hukum dilanggar, atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis”.
Jika korupsi dipandang dari kepentingan umum, menurut Carl J. Frieshrich, adalah apabila seorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan yang tidak diperbolehkan undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.
Dari pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya. Hal ini juga seiring dengan kesimpulan yang tercantum dalam Encyclopaedia Americana, yang menyatakan Korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

2 thoughts on “Sejarah dan Pengertian Korupsi

  1. iihhhhhh….
    saynk cibi – cibi….. ^_^
    ado loh sama2 foto latar blkangnya tt say??
    weeeekkkk

    hmmmmm….
    pak dosen chynk quw syg…
    ajarin aq buat follow twitter tt dunk say…
    hmmm…
    jamnya cantikkkk…..
    like this……

    Suka

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s